Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Bapperida Kabupaten Pasuruan menggelar Diseminasi Hasil Survei Akses Keuangan Daerah (SASKAD) di Kabupaten Pasuruan pada Selasa, 23 Juni 2026 di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini menjadi forum untuk menyampaikan hasil survei, mengidentifikasi berbagai tantangan akses keuangan masyarakat, serta merumuskan langkah strategis guna mendukung peningkatan inklusi dan kesejahteraan keuangan masyarakat di Kabupaten Pasuruan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktorat Ekonomi Syariah dan BUMN Kedeputian Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, RISE Indonesia, OJK, Bank Indonesia, BPS, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Kepala Bapperida Kabupaten Pasuruan, serta perangkat daerah terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bapperida Kabupaten Pasuruan memaparkan kondisi akses keuangan daerah serta gambaran perekonomian Kabupaten Pasuruan. Disampaikan bahwa perekonomian Kabupaten Pasuruan ditopang oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor pertanian. Selain itu, dipaparkan pula berbagai program unggulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, antara lain Desa Darling (Desa Sadar Literasi Keuangan), RABU (Gerakan Rajin Menabung), Cukur Kapas (Percepatan Penyaluran KUR Kabupaten Pasuruan), Terang Tani (Literasi Keuangan untuk Petani), Angin Dewi (Keuangan Inklusif Desa Wisata), Ikan Asin (Inklusivitas Keuangan melalui Asuransi Nelayan), dan Galeri Investasi.

Kepala Bapperida juga menyampaikan sejumlah tantangan dalam peningkatan akses dan inklusi keuangan di Kabupaten Pasuruan, di antaranya inklusi kelompok rentan, rendahnya literasi dan inklusi keuangan, keterbatasan agunan atau jaminan, kawasan blank spot, kondisi geografis, serta masih tingginya penggunaan transaksi secara manual. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menyiapkan berbagai langkah strategis, seperti digitalisasi UMKM, optimalisasi sektor prioritas, digitalisasi sertifikasi aset daerah, digitalisasi retribusi dan pajak daerah, pemberian asuransi bagi pekerja rentan, serta penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Selanjutnya, Direktorat Ekonomi Syariah dan BUMN Kedeputian Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan implementasi Survei Akses Keuangan Daerah (SASKAD) sebagai instrumen yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memahami kondisi akses keuangan masyarakat secara lebih komprehensif. Hasil survei tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan rencana aksi daerah guna meningkatkan inklusi serta kesejahteraan keuangan masyarakat.

Dalam paparannya juga disampaikan bahwa berbagai tantangan akses keuangan yang teridentifikasi melalui SASKAD dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Temuan lapangan menunjukkan bahwa rendahnya akses keuangan masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya transaksi, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, perluasan akses layanan keuangan, digitalisasi, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan literasi keuangan menjadi fokus upaya yang perlu terus diperkuat.

Pada sesi berikutnya, RISE Indonesia memaparkan Laporan Survei Akses Keuangan Daerah (SASKAD) dan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Pasuruan. Hasil pemaparan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyusun rencana aksi dan kebijakan yang mendukung peningkatan akses keuangan masyarakat serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan diseminasi ini, hasil SASKAD diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memperkuat inklusi keuangan di Kabupaten Pasuruan.