Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemenpan RB Tahun 2025 - BAPPERIDA Kabupaten Pasuruan

Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemenpan RB Tahun 2025

31x dibaca    2026-04-27 15:00:00    Administrator

Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemenpan RB Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyelenggarakan rapat pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KemenPAN RB Tahun 2025. Rapat ini berlangsung pada Senin (27/04) bertempat di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Pasuruan.

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, serta didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Agenda ini turut dihadiri oleh jajaran Inspektorat Daerah, dinas-dinas teknis seperti Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pembahasan dalam rapat tersebut difokuskan pada empat poin strategis, yaitu:

1) Evaluasi capaian nilai SAKIP Kabupaten Pasuruan;

2) Identifikasi permasalahan dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja;

3) Tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025, khususnya pada penyusunan indikator kinerja yang SMART, penguatan pohon kinerja dan optimalisasi pengukuran kinerja melalui aplikasi; dan

4) Penyusunan rencana aksi perbaikan guna meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.


Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi pada hasil bagi masyarakat.

Komentar (0)

  1. Belum ada komentar

Tulis Disini